RIAUSKY.COM - Partai koalisi ramai-ramai minta jatah kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo. Partai pendukung telah menyodorkan banyak nama untuk diseleksi. Bahkan disebut-sebut ada kursi menteri untuk kubu oposisi yang ingin gabung. Bahkan ada yang minta 10 kursi menteri seperti PKB.
Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut memberikan tanggapannya. Saat ini partai politik lebih sibuk mengurusi bagi-bagi kursi dibanding membicarakan ideologi.
Jusuf Kalla mengatakan pembagian kursi kabinet harus dilakukan secara adil. Menentukan posisi serta menyusun kabinet tidak mudah dan asal mengambil keputusan partai. Jangan sampai partai yang memperoleh kursi banyak di DPR malah mendapat sedikit jatah di pemerintahan.
"Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya, itu nanti kacau yang di dalam itu," kata JK seperti dilansir dari Merdeka.com.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wajar jika Jokowi memberikan jatah posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi pendukungnya di Pilpres 2019.
Menurutnya, komposisi kabinet baru Jokowi- Ma'ruf Amin sedikitnya harus terbagi rata dari kalangan partai pendukung dan profesional, sehingga dapat mengakomodasi keinginan politis koalisi sekaligus menyediakan ahli di pemerintahan.
"Akan terjadi setidak-tidaknya fifty-fifty (50-50) antara menteri dari partai disamping juga yang profesional non-partai," kata JK.
Ia mengatakan proses tersebut bagian dari keseimbangan. Negara tercermin dari kekuasaan, kekuatan salah satunya dari bagi-bagi kursi.
"Jadi sekarang ini semua berbicara tentang mandat kekuasaan, semua partai satu, saya dapat kursi berapa, saya dapat menteri berapa, tidak lagi bicara ideologi kita apa, jadi kembali ke situ sekarang," kata JK. (R02)
Listrik Indonesia
